21.829 Anak Putus Sekolah, Program Pakades Siap Tuntaskan
Redaksi Banten – Menurut data dari Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) di bulan Oktober 2023, jumlah peserta didik yang dinyatakan Drof Out (DO), Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) di Kabupaten Tangerang mencapai sekitar 21.829 peserta didik dari jenjang SD sampai dengan SMA.
Data tersebut diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Dadan Gandana dalam acara Sosialisasi, Verifikasi dan Validasi data anak putus sekolah dan anak tidak sekolah (ATS) di Kabupaten Tangerang, di Hotel Yasmine Kecamatan Curug (13/11/23).
Baca :
Banggar DPRD Kabupaten Tangerang Soroti PAD Restoran dan Parkir
Disdik Kota Tangerang Maksimalkan Sekolah Inklusi, English Day Hingga IT Tingkat SD Dan SMP
“Untuk itu, Dinas Pendidikan bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) akan menyelenggarakan kegiatan penuntasan angka putus sekolah.” Ungkap Dadan Gandana
Lebih jauh Dadan mengatakan Dinas Pendidikan berkolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Tangerang akan memberikan program beasiswa pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C yang diprioritaskan untuk anak usia 7 sampai dengan 21 tahun serta masyarakat usia diatasnya
“Program Pendidikan Kesetaraan Tingkat Desa (PAKADES) yang merupakan implementasi Desa Peduli Pendidikan yang telah dicanangkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.” Kata Dadan
Menurut Ia, tingginya angka putus sekolah juga disebabkan karena tidak tercatatnya proses kepindahan peserta didik ke sistem Dapodik, yang tadinya dari pendidikan formal ke non formal seperti pesantren, serta mereka yang melanjutkan pendidikannya di luar negeri.
Dadan pun mengungkapkan kendala lainnya yang terjadi karena sekolah tidak menginput perpindahan atau sekolah lanjutan setelah mereka belajar di tingkat sebelumnya atau tidak terdaftarnya peserta didik di aplikasi Dapodik pada Kemendikbud atau EMIS di lingkup Kemenag seperti Pesantren Modern yang tidak mendaftarkan NPSN, Pesantren Salafiyah, atau bahkan SMP dan SMA Internasional yang tidak terdaftar di DAPODIK.
“Hal ini masih terjadi, masalah kesalahan menginput ataupun meneruskan kejenjang berikutnya yang tidak terkoneksi di sistem Dapodik, padahal mereka masih melanjutkan sekolah,” jelasnya.
Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang Moch Maesyal Rasyid saat membuka acara tersebut dalam sambutannya mengatakan, tidak ingin ada anak-anak putus sekolah.
“Saya minta jangan terjadi lagi anak-anak di Kabupaten Tangerang yang putus sekolah karena pendidikan merupakan hal yang penting bagi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa,” pinta Sekda Moch Maesyal Rasyid
Sekda menyambut baik dilaksanakannya Sosialisasi, Verifikasi dan Validasi data anak putus sekolah dan anak tidak sekolah tersebut karena nantinya akan didapat data valid berapa banyak anak-anak yang putus sekolah dan tidak sekolah secara menyeluruh di Kabupaten Tangerang. Menurut dia dengan data valid tersebut, nantinya akan memudahkan Dinas Pendidikan untuk melakukan pemetaan hambatannya dan bagaimana menyelesaikannya.
“Saat ini telah berjalan pendataan secara menyeluruh melalui Pusdatin Kemendikbud dan Program Pendidikan Kesetaraan Tingkat Desa (Pakades) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. Dengan Program Pakades ini akan kita kolaborasikan agar angka putus sekolah di Kabupaten Tangerang segera dituntaskan,” ungkap Sekda.
Ia berharap semua peserta benar-benar mengikuti kegiatan tersebut dengan sungguh-sungguh sehingga data anak putus sekolah dan tidak sekolah yang ada di desa dapat diverifikasi dan dipastikan apakah memang benar-benar putus sekolah.
“Saya berharap sosialisasi ini diikuti dengan baik oleh para operator, yang nantinya setiap desa dapat memiliki data yang akurat mengenai data pendidikan di desa, dan dapat mengentaskan angka putus sekolah di setiap desa,” harapnya.
Program ini merupakan kolaborasi antara Dinas Pendidikan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Tangerang nantinya akan melibatkan juga beberapa stakeholder lainnya, seperti Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Kementerian Agama Kabupaten Tangerang, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Diskominfo, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipi, Pemerintahan Kecamatan serta seluruh Pemerintahan Desa di Kabupaten Tangerang.
Selain kolaborasi dengan sesama OPD, program Pakades ini harus ada dukungan dari unsur organisasi dan instansi yang akan berkaitan, diantaranya Forum Camat, APDESI, FK-PKBM, Ikatan Penilik Indonesia (IPI) Kabupaten Tangerang, Unsur Perguruan Tinggi, Kepala Satuan Pendidikan Negeri seperti MKKS, K3S, dan UPT SKB Kabupaten Tangerang.
