Redaksi Banten, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dinilai berpeluang memperoleh tiga keuntungan strategis apabila memilih wakil presiden dari unsur pimpinan DPD RI. Selain meningkatkan efektivitas pemerintahan, pilihan tersebut berpotensi memperkuat hubungan pusat-daerah, memperluas jejaring politik dan kelembagaan, sekaligus menjadi modal jangka panjang menuju 2029.
Pandangan itu disampaikan pengamat politik nasional sekaligus aktivis prodemokrasi, Nurdin, S.Pd.I., M.Sos., dan Ketua Umum DPP Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (Pemuda LIRA), Sultoni. “Karena itu Presiden Prabowo perlu mempertimbangan pilihan pada satu dari empat pimpinan DPD RI, yang merupakan representasi daerah di Jakarta,” kata Nurdin.
Keduanya berpandangan, Presiden Prabowo perlu melirik figur yang mampu memberikan nilai tambah bagi pemerintahan, bukan semata berdasarkan kalkulasi kekuatan partai politik, kedekatan dengan lingkaran kekuasaan, atau kepentingan menjaga koalisi.
“Saya melihat perdebatan calon wakil presiden masih berkutat pada siapa yang paling kuat secara politik. Atau siapa yang paling dekat dengan lingkaran kekuasaan. Presiden harus punya kacamata yang bisa melihat lebih jauh, siapa yang bisa memberikan nilai tambah bagi efektivitas pemerintahan, terutama problem-problem daerah,” lanjut Nurdin.
Sultoni menambahkna, “Representasi daerah, itu bisa menjadi kanal dalam menjawab persoalan daerah yang semakin runcing. Para Pimpinan DPD RI itu benar-benar menguasai daerah. Indonesia sangat luas dan memiliki persoalan yang berbeda-beda di setiap daerah,” katanya, Kamis (19/11/2026).
Empat pimpinan DPD RI yang patut masuk dalam radar Presiden Prabowo itu, adalah Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin serta tiga Wakil Ketua DPD RI, GKR Hemas, Tamsil Linrung, dan Yorrys Raweyai.
Menurut kedua pengamat itu, sedikitnya ada tiga keuntungan strategis yang patut diperhitungkan Presiden Prabowo, di tengah hiruk pikuk saling dukung antarkandidat saat ini. Mereka tidak menafikan sosok kuat seperti Dasco Sufmi Ahmad, Ahmad Muzani dan Sugiyono yang disebut-sebut media.
Apa nilai positifnya? Pertama, kata Nurdin, presiden bisa lebih fokus pada agenda strategis nasional dan global. Wakil presiden dapat diberi mandat khusus mengoordinasikan persoalan daerah, seperti hubungan fiskal, otonomi khusus, konflik sumber daya alam, dan percepatan pembangunan. “Pembagian tugas ini memberi ruang lebih besar bagi Presiden untuk menangani ekonomi nasional, pertahanan, diplomasi, investasi, dan geopolitik,” jelas Nurdin.
Kedua, ungkapnya, kombinasi ini akan meningkatkan efektivitas pemerintahan dan memperkuat hubungan pusat-daerah. Pengalaman pimpinan DPD RI dalam menyerap aspirasi masyarakat dapat menjadi modal untuk mengidentifikasi persoalan lebih dini, membangun komunikasi dengan kepala daerah, dan mempercepat koordinasi lintas kementerian.
“Persoalan daerah bukan persoalan pinggiran. Ini justru persoalan inti dalam menjaga keutuhan Indonesia,” tegas Nurdin.
Ketiga, menurut dia, ini akan memperluas jejaring politik dan kelembagaan, sekaligus membuka peluang keuntungan politik jangka panjang. Figur dari DPD RI dapat menghadirkan perspektif nonpartai dan memperluas komunikasi dengan 152 senator dari seluruh provinsi. “Jangka panjangnya akan lebih baik,” tuturnya.
“Ini akan menjadi legecy bagi Presiden Prabowo, untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, ada perbaikan nyata dalam pembangunan dan pelayanan publik, penguatan hubungan pusat-daerah dan berpotensi memperkuat rekam jejak menjelang 2029. Dampaknya panjang,” ujar dia.
“Presiden Prabowo perlu memikirkan opsi ini secara serius. Jangan hanya menghitung konfigurasi politik di pusat, tetapi pikirkan juga bagaimana seluruh daerah bisa merasakan manfaat dari kepemimpinan nasional,” pungkasnya. (*)

















