Aneh ! Mahasiswa Tidak Berani Kritik Pimpinan DPRD Kabupaten Tangerang
Redaksi Banten – Sebanyak tiga puluh orang yang menamakan Jaringan Mahasiswa Tangerang (Jimat) menggelar unjukrasa didepan gedung DPRD Kabupaten Tangerang, dua diantaranya diduga masih berstatus pelajar karena tampak mengenakan seragam sekolah SLTA celana abu-abu dan baju seragam dibalut jaket ikut aksi tersebut. Senin (21 Agustus 2023)
Aksi mahasiswa ini menuntut Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Kabupaten Tangerang memberikan sanksi tegas kepada salah satu Ketua Fraksi Partai Golkar, Muhamad Amud yang beberapa waktu lalu mempertanyakan transparansi berita acara pengajuan nama-nama Pj.Bupati Tangerang yang diusulkan kepada Kemendagri.
Seperti yang diberitakan sebelumnya pimpinan Fraksi Partai Golkar, Muhamad Amud didampingi Jayusman dari Partai Gerindra mendatangi ruang pimpinan DPRD Kabupaten Tangerang untuk mempertanyakan berita acara tersebut namun saat itu Ketua DPRD Kabupaten Tangerang tidak berada di tempat.
Terkait adanya kekecewaan sejumlah anggota DPRD terhadap pimpinan DPRD Kabupaten Tangerang yang dianggap tidak transparan dalam pengajuan nama-nama Pj. Bupati diungkapkan pula oleh Nazil Fikri salah satu anggota DPRD Kabupaten Tangerang beberapa waktu lalu di ruang Komisi I.
” Pimpinan DPRD Kabupaten Tangerang tidak transparan dalam mengajukan nama-nama Pj. Bupati dan seperti ada yang disembunyikan.” Ucap Nazil Fikri berharap pimpinan DPRD Kabupaten Tangerang terbuka dan mengumumkan kepada publik sehingga masyarakat mengetahuinya siapa calon Pj.Bupati Tangerang yang diusulkan DPRD Kabupaten Tangerang.
Bahkan berkembang informasi dugaan pengajuan nama-nama Pj.Bupati Tangerang terdapat dua versi yang direkomendasikan oleh pimpinan DPRD, salah satunya tiga nama direkomendasikan bukan berdasarkan usulan atau pembahasan fraksi di DPRD Kabupaten Tangerang.
Mahasiswa yang berunjukrasa usai berorasi diterima staf kesekretariatan DPRD Kabupaten dan mereka diagendakan akan bertemu dengan Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Kabupaten Tangerang dan Ketua Fraksi Partai Golkar, Muhamad Amud pada hari Kamis depan namun para mahasiswa ini menolak bertemu dengan Ketua Fraksi, Muhamad Amud dengan alasan karena kepentingan mereka (Mahasiswa) hanya ingin mendesak BKD memberikan sanksi atas tindakan Muhamad Amud yang dianggap tidak etis.
” Pertama Kita tidak mau menemui Ketua Fraksi Golkar karena kita bukan mau berdiskusi. Secara lembaga kita mau bicara dengan BKD untuk memberikan sanksi yang tegas karena jelas hari ini dia sudah tidak mencontohkan yang tidak etis.” Kata Koordinator Aksi Mahasiswa, Shandi Martha Praja
Ia pun mempertanyakan kenapa Fraksi Golkar tidak menyoroti kinerja Pemkab Tangerang yang banyak persoalan seperti stunting, anak putus sekolah, soal lingkungan hidup, soal sungai Cirarab yang tidak selesai sampai hari ini.
” Ada gak dia marah diberita kepada bupati. Coba urusin itu urusin ada anak 22 ribu putus sekolah. Angka pengangguran 150 ribu bagaimana caranya. ” Kata Shandi
Usai menyampaikan tutntutannya kepada staf kesekretariatan DPRD Kabupaten Tangerang, para mahasiswa oleh wartawan dikonfirmasi terkait tuntutan mereka namun ketika disinggung pemicu utama adalah soal kinerja pimpinan DPRD Kabupaten Tangerang yang diduga tidak transparan oleh fraksi Golkar dan anggota DPRD lainnya dalam mengajukan tiga nama calon Pj. Bupati Tangerang, para mahasiswa ini tidak mau membahas soal ketidaktransparanan kinerja pimpinan DPRD Kabupaten Tangerang tersebut. Bahkan ketika ditanya bagaimana sikap para mahasiswa terkait adanya dugaan dua versi draft pengajuan atau rekomendasi Pj. Bupati oleh pimpinan DPRD kabupaten Tangerang tanpa melalui proses pembahasan pimpinan fraksi, lagi-lagi para mahasiswa berkelit tidak mau mengkritisi kinerja pimpinan DPRD Kabupaten Tangerang.
” Soal itu kita tidak mau tahu soal itu ya? Kita hanya lihat hanya arogansinya. ” Shandi berusaha mengelak dari pertanyaan tersebut.
