Redaksi Banten – Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Banten Barat bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Serang menggelar pertemuan guna memperkuat sinergi layanan kesehatan masyarakat, khususnya dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Pertemuan tersebut berlangsung di Kota Serang dan dihadiri para direktur rumah sakit swasta serta jajaran Dinas Kesehatan Kota Serang. Selasa (13 Oktober 2025)
Ketua ARSSI Banten Barat sekaligus Direktur RS Budi Asih Kota Serang, dr. Tajus Ibrahim, menjelaskan bahwa pertemuan kali ini menjadi ajang koordinasi agar pelayanan rumah sakit tetap optimal, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan terkait pembiayaan layanan kesehatan.
“Pertemuannya membahas permasalahan di rumah sakit agar pelayanan pasien tetap optimal. Kalau ada kendala, kami koordinasi dengan Dinas Kesehatan. Prinsip kami tetap mengutamakan pelayanan dulu, urusan biaya belakangan,” ujar dr. Tajus.
Tajus menegaskan bahwa seluruh rumah sakit swasta di Serang tetap memprioritaskan penanganan pasien, termasuk bagi mereka yang belum terdaftar dalam program jaminan kesehatan seperti BPJS atau Jamkesda.
“Kalau pasien sudah punya BPJS, bisa langsung digunakan. Tapi kalau belum punya, kami tetap bantu dulu. Ada yang diberi keringanan atau bisa dicicil. Yang penting pasiennya tertolong,” ujarnya.
Untuk pasien kurang mampu, beberapa rumah sakit juga bekerja sama dengan Baznas dalam membantu pembiayaan. Namun, ia menegaskan bahwa bantuan tersebut harus benar-benar tepat sasaran.
“Ada kerja sama dengan Baznas, tapi harus sesuai kriteria. Hanya yang benar-benar layak dibantu yang bisa dicover,” tambahnya.
Terkait rencana kolaborasi dengan Pemkot Serang melalui program Jamkesda, Tajus menyambut positif langkah pemerintah. Namun, ia menekankan pentingnya transparansi dan kejelasan agar kerja sama berjalan lancar.
“Kami pada prinsipnya tidak masalah ikut Jamkesda. Tapi harus jelas, dan transparan,” tuturnya.
Menurutnya, sistem pembayaran saat ini juga sudah lebih transparan karena mengikuti pola kodingan BPJS. Namun, dengan adanya pemangkasan dana transfer dari pusat, ia berharap perencanaan Jamkesda bisa lebih hati-hati agar tidak menimbulkan kendala keuangan di rumah sakit.
“Sekarang semua daerah kena efisiensi dari Kementerian Keuangan, jadi harus benar-benar direncanakan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” pungkasnya.
Tajus juga menegaskan, dalam kondisi darurat, rumah sakit tetap akan menangani pasien tanpa melihat status administrasi.
“Kalau darurat pasti ditangani dulu. Urusan administrasi bisa belakangan, karena yang utama adalah menyelamatkan nyawa pasien,” tegasnya.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Serang, dr. Ahmad Hasanuddin, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Wali Kota Serang untuk memperkuat kerja sama antara pemerintah dan rumah sakit swasta.
“Pertemuan ini dalam rangka silaturahmi dan membangun sinergi dengan ARSSI. Bapak Wali Kota berharap kerja sama dengan rumah sakit swasta semakin kuat, terutama dalam mendukung layanan bagi masyarakat kurang mampu,” ujarnya.
Menurutnya, saat ini terdapat 15 rumah sakit di wilayah Kota Serang, baik negeri maupun swasta. Namun, belum semua terlibat langsung dalam program Jamkesda karena keterbatasan anggaran.
“Sebenarnya rumah sakit swasta juga sudah dilibatkan, tapi belum semuanya karena anggaran kita terbatas. Harapan kami ke depan, terutama tahun 2027, semua rumah sakit bisa ikut bekerja sama,” katanya.
Untuk tahun 2025, Dinas Kesehatan Kota Serang mengalokasikan anggaran sekitar Rp3 miliar untuk pelaksanaan Jamkesda. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp2 miliar dialokasikan untuk RS Kota Serang.
“Anggaran tahun ini sekitar Rp3 miliar. Tahun sebelumnya lebih kecil dari itu. Idealnya kami berharap bisa sampai Rp5 miliar agar lebih banyak masyarakat yang terlayani,” terang Hasanuddin.
Ia menambahkan bahwa Jamkesda merupakan jaring pengaman kesehatan bagi masyarakat miskin yang tidak memiliki jaminan lain, baik dari pusat, provinsi, maupun BPJS.
“Jamkesda diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang tidak memiliki jaminan kesehatan apapun. Jadi kalau ada warga miskin yang sakit, biayanya bisa ditanggung Jamkesda,” jelasnya.
Baik pihak ARSSI maupun Pemkot Serang sepakat bahwa kunci keberhasilan program Jamkesda terletak pada transparansi dan ketepatan sasaran.
“Yang penting transparan dan tepat sasaran. Jangan sampai yang mampu ikut menikmati Jamkesda, sementara yang benar-benar butuh malah tidak tertangani,” tutup dr. Tajus.
Dengan adanya sinergi antara rumah sakit swasta dan pemerintah daerah, diharapkan pelayanan kesehatan di Kota Serang dapat semakin inklusif, merata, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat
