Redaksi Banten, JAKARTA – Pelaku usaha UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta tidak akan dikenakan tarif pajak penghasilan, alias 0%. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman usai rapat koordinasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kantor Kemenko Bidang Ekonomi, Jakarta pada Senin (17/11/2025).
“Oh itu kan udah diputuskan. Yang di bawah Rp500 juta itu 0%. Yang di bawah, itu omset ya, yang omzetnya di bawah Rp500 juta untuk UMKM kita itu 0%,” kata Maman kepada awak media.
Sementara untuk pelaku UMKM dengan omzet di atas Rp500 juta hingga Rp4,8 miliar dalam satu tahun akan dikenakan tarif pajak PPh final 0,5%. Keputusan tarif pajak tersebut akan berlaku hingga tahun 2029.
“Omzet yang di bawah Rp4,8M dalam satu tahun itu 0,5%. Udah diputuskan berakhir sampai 2029,” tambah MenUMKM.
Sebelumnya, Menteri keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan selama periode penetapan pajak UMKM tersebut, pihaknya akan melakukan penilaian terhadap UMKM dalam melaksanakan bisnisnya secara jujur. Purbaya berharap, bila sudah naik kelas menjadi usaha besar dan membayar pajak sesuai tarif pajak badan dan tidak memecah usaha, maka bisa saja insentif itu dilanjutkan setelahnya.
“Kita lihat 2 tahun ke depan seperti apa deh. Biar saya lihat dulu seperti apa implementasinya di lapangan ya,” tegas Purbaya dikutip Senin (17/11/2025).
Purbaya juga mengatakan bahwa membuka kesempatan tarif tersebut akan menjadi permanen dengan syarat UMKM patuh terhadap ketentuan pajak yang berlaku.
“Kalau sebetulnya UMKM betul-betul mereka enggak ngibul-ngibul, seharusnya sih enggak apa-apa dipermanenkan,” kata Purbaya.
Terkait dengan pembaruan peraturan perpanjangan tarif PPh Final UMKM sebesar 0,5%, Purbaya menegaskann, telah mendorong Direktorat Jenderal Pajak (DJP) segera menyelesaikan.
“Masih dirapikan katanya, itu jawaban pejabat. Belum dikerjain artinya. Tapi nanti saya gedor mereka biar kerja lebih cepat,” ucap Purbaya.
