Redaksi Banten, LEBAK – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk mengawal pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 secara objektif, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Dalam pembahasan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Lebak, Fraksi PKS memandang bahwa evaluasi terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah harus dilakukan secara menyeluruh agar setiap kebijakan dan penggunaan anggaran benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat. Pembentukan pansus sendiri merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Fraksi PKS menyoroti beberapa aspek penting dalam pembahasan LKPJ, di antaranya efektivitas penyerapan anggaran, kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur yang merata, peningkatan sektor pendidikan dan kesehatan, serta penguatan ekonomi masyarakat pasca tantangan ekonomi yang dihadapi daerah.
Peningkatan kualitas infrastruktur agar lebih berkualitas lagi, pelayanan dasar masyarakat untuk di tingkatkan lagi jangan sampai ada warga yang tidak terlayani, keterbukaan informasi publik untuk di permudah aksesnya dan penempatan pejabat atau sumber daya manusianya di sesuaikn dengan kompetensi, skill dan kemampuannya.
Selain itu, Fraksi PKS mendorong agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan program kerja. Setiap anggaran yang bersumber dari rakyat harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan tepat sasaran.
Yayan Ridwan, Ketua Fraksi PKS DPRD Lebak menekankan pentingnya tindak lanjut terhadap berbagai rekomendasi pansus agar tidak berhenti hanya sebagai catatan administratif, melainkan benar-benar menjadi bahan evaluasi dan perbaikan tata kelola pemerintahan ke depan.
“Pembahasan LKPJ bukan sekadar agenda formal tahunan, tetapi momentum evaluasi untuk memastikan pembangunan daerah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat serta prinsip pemerintahan yang bersih dan profesional,” ujarnya, Kamis (21/5/2026).
‘’Kawan-kawan fraksi di PKS siap mendukung. Dengan catatan setiap anggaran harus bisa berdampak dan berkelanjutan kepada masyarakat, tepat guna dan tepat sasaran jangan sampai anggaran terpakai seolah tidak berdampak’’, tutupnya.
Peningkatan infrastruktur khusus jalan meminta agar kualitasnya bisa di perbaiki masih banyak sarana publik, terutama jalan sebagai akses ekonomi, di bangun dengan usia seumur jagung, tidak berapa lama langsung rusak seolah material dan kualitas bahannya asal-asalan.
Sebagai bagian dari unsur legislatif, Fraksi PKS akan terus menghadirkan pengawasan yang konstruktif, solutif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. PKS percaya bahwa sinergi antara eksekutif dan legislatif yang dibangun secara sehat akan memperkuat kualitas pelayanan publik dan mempercepat pembangunan daerah yang berkeadilan.
Fraksi PKS berkomitmen untuk terus mengedepankan semangat melayani dan membela masyarakat dalam setiap proses pengambilan kebijakan daerah. Semangat tersebut juga sejalan dengan komitmen Fraksi PKS secara nasional dalam memperkuat fungsi pelayanan dan pengawasan kepada masyarakat serta pemerintah daerah untuk terus mempertahkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
