Soal Pj. Bupati Tangerang, Pimpinan DPRD Ajak Mahasiswa Dialog
Redakasi Banten – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Senin (29 Agustus 2023) kembali menggelar aksi unjukrasa didepan gedung DPRD Kabupaten Tangerang menuntut transparansi pengajuan nama-nama calon Pj.Bupati dimana diduga ada dua versi surat yang diajukan ke Kemendagri, salah satunya bukan merupakan hasil pembahasan fraksi-fraksi.
Saat para mahasiswa berorasi wakil ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Adi Tiya Wijaya bersama Ilham Khoir menemui dan menawarkan kepada mereka yang berunjukrasa untuk duduk bersama.
Adi Tiya meminta 15 perwakilan masuk dan bicara menyampaikan apa yang menjadi tuntutan mahasiswa tersebut namun para mahasiswa menolak karena menginginkan 50 mahasiswa masuk ke ruang rapat gabungan dan mendesak ketua DPRD hadir.
Setelah melalui negosiasi yang alot dan tawaran berdialog tersebut ditolak, akhirnya Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang dan beberapa anggota DPRD lainnya terpaksa meninggalkan para pengunjukrasa.
Usai menemui mahasiswa, Adi Tiya Wijaya di ruang rapat gabungan kepada wartawan mengatakan bahwa pihaknya ingin menjelaskan terkait apa yang ingin disampaikan dan menginformasikan kepada para mahasiswa
” Di DPRD itu ada namanya MD3 salah satunya kolektif kolegial. Saat ini Kebetulan Ketua DPRD sedang menghadiri pelantikan Doktor di kepartaian. ” Kata Adi Tiya Wijaya kepada para wartawan.
Ia menjelaskan terkait tuntutan mahasiswa soal transparansi pengajuan Pj.Bupati Tangerang oleh DPRD Kabupaten Tangerang, Ia mengatakan bahwa pihaknya hanya mengusulkan tiga nama kepada Kemendagri sesuai Permendagri no 4 tahun 2023.
” Kami pimpinan sudah menyerahkan kelengengkapan berita acara kepada Kementerian Dalam Negeri sesuai hasil rapat fraksi dan pimpinan.” Terang Adi Tiya
Ketika dikonfirmasi asal-usul terkait sejumlah nama calon Pj.Bupati lain mencuat diluar berita acara, Ia mengatakan nama -nama tersebut adalah usulan dari fraksi- fraksi dan pimpinan DPRD harus merapatkan dengan seluruh pimpinan fraksi dan hasilnya dipublikasikan kepada masing-masing ketua fraksi
” Mupakat inilah yang kami sampaikan. Masa transisi terkait Permendagri no 4 tahun 2023 itu. Kami menjalankan tugas seperti itu karena di poin itu DPRD hanya mengusulkan melalui Ketua DPRD tiga nama usulan. Meski pun secara teknis tidak diatur namun kami pimpinan, ketua dan wakil dari seluruh Fraksi bermupakat untuk masing masing mengusulkan nama – nama yang akan diusulkan sesuai persyaratan yang berlaku.” Kata Adi Tiya Wijaya
Adi Tiya memastikan tiga nama yang direkomendasikan sesuai dengan usulan fraksi-fraksi dan sudah ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.
Ia pun meminta agar polemik yang berkembang selama ini segera berakhir karena penentu Pj.Bupati adalah Kementerian
” Ngapain berebut pepesan kosong? kenapa saya katakan demikian? Karena Kami hanya mengusulkan tidak menentukan.” Ujar Adi Tiya sekaligus mengajak agar dimasa akhir masa jabatan bupati dan wakil bupati dapat berjalan aman dan damai.
