Redaksi Banten, JAKARTA – Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKBH FHUI) mengajukan Perlawanan terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas AH, ahli waris yang dilaporkan melakukan penipuan atau penggelapan atas harta warisannya oleh pihak perantara atau broker. Kasus ini dinilai sebagai upaya kriminalisasi terhadap ranah hukum perdata terkait pelepasan tanah warisan untuk kepentingan umum kepada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta.
Dalam sidang yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Tim Advokat LKBH FHUI menilai JPU memaksakan perkara yang kental nuansa perdatanya ke ranah pidana, sehingga pengadilan (pidana) tidak berwenang mengadilinya.
Ranah Perdata, Bukan Pidana
Puspa Pasaribu, Advokat Publik dari LKBH FHUI, menegaskan bahwa dasar dakwaan Jaksa hanyalah kesepakatan dan akta notaris. Hal ini membuktikan bahwa peristiwa tersebut murni hubungan keperdataan.
“Jaksa mendakwa Klien kami berdasarkan sejumlah kesepakatan perdata. Padahal salah satu akta notaris menunjukkan adanya peristiwa perdata di mana klien kami bersama ahli waris lainnya melakukan pelepasan hak atas tanah secara legal. Di sisi lainnya, dalam surat dakwaan yang sama, Jaksa mencampuradukkan akta pembagian komisi di antara para broker dengan akta pelepasan hak atas tanah para ahli waris. Padahal dalam akta pembagian komisi, klien kami bukanlah pihak”, tegas Puspa.
Kejanggalan “Korban” dan Kerugian
Lebih lanjut, LKBH FHUI menyoroti ketidakjelasan pihak yang diklaim sebagai korban. Dalam dakwaan, Jaksa menyebut adanya kerugian sekitar Rp6,4 miliar dari pembayaran pajak oleh Saksi Korban. Namun, fakta hukum berkata lain.
“Saksi yang mengaku sebagai korban faktanya tidak pernah menjadi pihak dalam akta-akta yang dipermasalahkan atau akta sepihak berisi penagihan kepada Terdakwa. Hal ini diperkuat oleh sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 329/Pdt.G/2022/PN. Tng dan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 258/PDT/2023/PT BTN. Jadi, konstruksi kerugian ini sangat mengada-ada”, tambah Puspa.
Kasus Pernah Dihentikan
Poin krusial yang diungkapkan dalam persidangan adalah fakta bahwa perkara serupa yang berasal dari kelompok “Broker” sebelumnya telah dihentikan penyelidikannya oleh Polda
Metro Jaya. Kepolisian telah menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan No. S.Tap/29/I/2022/Ditreskrimum pada 31 Januari 2022 dengan alasan “Bukan Merupakan Tindak Pidana”.
“Polisi sudah menyatakan ini bukan tindak pidana lewat penghentian penyelidian. Namun, kasus yang sama kini dipaksakan kembali dalam dakwaan JPU. Ini menguatkan dalil kami bahwa dakwaan cacat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima”, ujar Puspa.
Dakwaan Tidak Cermat
Selain masalah kewenangan mengadili, LKBH FHUI menilai dakwaan Jaksa kabur “obscuur libel). Jaksa dinilai gagal menguraikan garis waktu yang jelas serta unsur-unsur pidana yang didakwakan.
“Uraian Jaksa membingungkan dan tidak menjelaskan peristiwa nyata apa yang dianggap penipuan maupun penggelapan. Ketidakcermatan ini fatal dan mengakibatkan dakwaan batal demi hukum. Kami memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang bijaksana demi keadilan Terdakwa dan keluarga”, pungkas Puspa.
Perlawanan oleh Tim Advokat Terdakwa pada sidang hari ini dibacakan oleh Tim Advokat LKBH UI yaitu Puspa Pasaribu, S.H., Mkn., Maria Dianita Prosperiani, S.H, Fariznaldi S.H. dan Meddy Setiawan, S.H. Agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan Tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas Perlawanan yang dijadwalkan pada Kamis, (5/2).
