Pemkab Tangerang Keroyok 118.000 Keluarga Beresiko Stunting
Redaksi Banten – Upaya pemerintah Kabupaten Tangerang menekan angka stunting terus dilakukan dengan melibatkan sejumlah pihak.
Kepala DPPKB Kabupaten Tangerang dr. Hendra Tarmizi mengungkapkan tahun 2023 tercatat kasus balita stunting sebanyak 5.200 dengan persentase sebesar 2,7 persen mengalami penurunan dan telah ditangani oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. Selasa (31 Oktober 2023)
Baca : 18 Balita di Cikupa Alami Gizi Buruk dan Stunting
Ia membeberkan berdasarkan data, angka kasus saat itu sekitar 16.000 kasus stunting. Kemudian pada 2022, angka kekerdilan pada anak itu turun menjadi 9.000 kasus. Kini tahun 2023 kembali turun hingga 5.800 kasus.
Intervensi untuk dapat mencapai angka stunting nol persen di wilayah-wilayah tersebut dilakukan dengan melibatkan berbagai instansi.
Baca : Keluarga Rawan Stunting di Kabupaten Serang Dapat Bantuan Pangan
Sementara menurutnya saat ini juga ada sekitar 118.000 keluarga beresiko stunting dari angka sebelumnya sebanyak 350 ribu.
” Penurunan Ini merupakan hasil kerja sama antar instansi daerah dalam program pencepatan dan pengendalian terhadap stunting,” Kata dr. Hendra Tarmizi.
Baca : Ketua TP PKK Pusat Tri Tito Karnavian Tinjau 10 Program Pokok di Kabupaten Tangerang
Ia pun mengungkapkan kasus stunting dan kasus keluarga beresiko stunting di wilayah Kabupaten Tangerang secara umum merata.
” Namun yang lebih banyak keluarga beresiko stunting terdapat di wilayah pantura.” Ungkap Hendra
Hendra pun menjelaskan keluarga beresiko stunting dapat terjadi karena pola asuh dan saat ini angkanya cukup tinggi.
” Di Kelapa Dua malah tinggi Kenapa gitu ternyata dia ibunya kerja, neneknya yang ngurusin anaknya enggak dibawa ke Posyandu. Nah itu tugasnya nanti tim dari DPPKB yang turun mengedukasi neneknya.” Ujar Hendra
Baca : Pemkot Tangerang Targetkan Kasus Stunting Selesai!
Ia mengatakan intervensi awal terhadap keluarga beresiko stunting terus dikejar.
” Sebelum stunting kita hajar dulu sebelum turun jadi stunting. Itu semua Dinas ikut, seperti Bappeda, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas kesehatan,Dinas Sosial, DPMPD, DP3A, Dinas Pendidikan, dengan sekretariat TPPS di DPPKB.” kata dr.Hendra.
