Kritisi Penghargaan WTP dan Buruknya Pelayanan Pemkab Tangerang Versi Netizen
Redaksi Banten – Sejumlah Fraksi di DPRD Kabupaten Tangerang menyoroti dan melontarkan pernyataan kritisnya terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tangerang tentang persetujuan bersama DPRD dan Bupati terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2022. Senin, 10 Juli 2023.
Fraksi PKS mengatakan pelayanan umum Pemerintah Kabupaten Tangerang yang belum maksimal dan memenuhi kepuasan di masyarakat Kabupaten Tangerang. Selama ini banyak netizen yang kerap memberikan komentar yang buruk terhadap pelayanan publik.
” Selama ini pelayanan umum dan birokratis versi netizen sangatlah buruk.” Ucap Ahmad Syahril
Kemudian Fraksi PKS meminta agar Pemerintah Kabupaten Tangerang memiliki sikap responsibilitas komunikasi publik dan pelayanan harus ditingkatkan.
” Terutama pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan kesehatan ” Lanjut Ahmad Syahril
Tidak hanya itu, berbanding terbalik dengan gaungnya atas diraihnya penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menekankan sajian data pada laporan APBD 2022.
” Hasil audit yang kredibel dan mendapatkan WTP ke-15 pada tahun 2023 harus dibuktikan dengan sajian data pada buku laporan APBD 2022 yang logis dan transparan ” Tambah Syahril
Fraksi PKS pun melontarkan terkait meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan serta isu stunting dinilai oleh Fraksi PKS tidak memiliki korelasi yang kuat atas program unggulan bupati sehingga terkesan tidak efektif dan efisien.
